Lembaga pemerintah senantiasa menyediakan berbagai layanan sektor publik yang mendukung aktivitas masyarakat. Seluruh kalangan masyarakat, mulai dari warga negara hingga perusahaan, bergantung pada layanan vital tersebut. Kegagalan lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bukan hanya berdampak pada kondisi internal pemerintah dan para stafnya, melainkan juga berdampak serius bagi masyarakat dan perusahaan (profit maupun nonprofit).
Saat ini, lembaga pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko sekaligus membatasi dampak risiko tersebut. Itulah sebabnya mereka juga membutuhkan manajemen kelangsungan bisnis (dikenal juga dengan istilah Business Continuity Management atau BCM) yang efektif.
Bagaimana Peran Business Continuity Planning Bagi Sektor Publik?
Pada umumnya, perusahaan profit sangat mempertimbangkan faktor finansial sebagai salah satu elemen yang rentan menimbulkan gangguan bisnis. Namun, tidak demikian halnya dengan lembaga pemerintah. Sebaliknya, lembaga pemerintah menyediakan organisasi sektor publik yang berkomitmen mematuhi peraturan nasional dan internasional, memenuhi ekspektasi publik, dan mengikuti perkembangan teknologi.
Lembaga pemerintah yang memiliki otoritas lokal kerap mengalami dampak besar akibat risiko reputasi pasca insiden, khususnya saat lembaga tersebut berada di garis terdepan saat terjadi insiden besar. Tanggung jawab besar membuat lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan publik melalui cara yang sangat transparan.
Sama seperti sektor bisnis lainnya, organisasi sektor publik juga membutuhkan strategi dan kerangka kerja yang jelas untuk mendukung keberhasilan rencana keberlangsungan bisnis (Business Continuity Plan). Berbagai hambatan saat eksekusi rencana, tekanan dan pengawasan dari pemerintah, target kerja yang terlalu ambisius, serta kendala dari segi waktu dan staf harus ditanggulangi secara sigap. Seluruh tugas tersebut akan terasa lebih ringan jika perencanaan BCM melibatkan kecanggihan teknologi.
Apa Saja Manfaat Perangkat Lunak BCM pada Organisasi Sektor Publik?
Hingga saat ini masih banyak organisasi sektor publik yang belum memaksimalkan implementasi perangkat lunak BCM karena keterbatasan wawasan. Padahal, banyak manfaat yang dapat diperoleh pasca merealisasikan implementasi tersebut. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh organisasi sektor publik setelah mengaplikasikan perangkat lunak BCM adalah sebagai berikut:
- Implementasi perangkat lunak BCM dengan sistem otomatisasi dapat meringankan rutinitas manajemen organisasi sektor publik. Hal tersebut diwujudkan organisasi sektor publik melalui kemitraan dengan otoritas lainnya untuk mematuhi persyaratan komunikasi dari Civil Contingencies Act 2004 sekaligus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Di samping itu, penggunaan perangkat lunak BCM juga membantu memfasilitasi koordinasi manajemen rencana, latihan, pengujian, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan organisasi.
- Mencapai ketahanan rantai pasok sehingga proses operasional berlangsung lancar. Tak dapat dimungkiri bahwa globalisasi operasi kini membuat gangguan rantai pasok makin sulit ditangani. Perangkat lunak BCM yang komprehensif dapat membantu membangun bisnis yang kuat, mengatasi ancaman siber, dan memfasilitasi penyediaan layanan yang lebih baik dengan biaya rendah.
- Meminimalkan hambatan pengelolaan rencana dan dukungan eksternal akibat keterbatasan pemahaman seputar BCM. Kini, banyak sekali pemasok perangkat lunak bereputasi baik yang dapat menyediakan tim berpengalaman untuk mendukung implementasi perangkat lunak BCM. Keterbatasan wawasan tidak lagi menjadi halangan untuk menerapkan sistem BCM yang terintegrasi dan canggih karena para profesional siap mendukung proses implementasi sejak tahap awal.
Kombinasi antara pengalaman mengelola organisasi sektor publik dan kecanggihan teknologi akan menghasilkan inovasi besar yang bermanfaat bagi khalayak ramai. Saatnya lembaga pemerintah terus berbenah diri demi menyediakan layanan terbaik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
