Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan para pemimpin negara G7 lainnya (Inggris, Kanada, Perancis, Italia, Jepang, dan Jerman) sepakat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perdagangan bebas secara adil. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan tindakan konkret dalam memperkuat kepatuhan terhadap hukum perburuhan internasional serta memerangi masalah kerja paksa, korupsi, dan ransomware (malware yang meminta tebusan untuk informasi pribadi yang sudah dicuri).
Memberantas Kerja Paksa
Negara-negara G7 mencatat bahwa kerja paksa masih lazim dilakukan pada berbagai sektor bisnis di seluruh penjuru dunia. Diskriminasi tersebut terjadi pada kelompok rentan dan minoritas pada rantai pasok sektor pertanian, solar, dan garmen. Oleh sebab itu, para pemimpin global berkomitmen melindungi hak-hak pekerja dan memastikan semua rantai pasok global bebas dari kerja paksa. Sektor-sektor bisnis yang masih menerapkan kerja paksa akan diidentifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan nasional dan internasional.
Amerika Serikat telah melakukan tindakan konkret berupa boikot barang-barang yang proses produksinya melibatkan kerja paksa. Customs and Border Protection (CBP) menerbitkan Withhold Release Order (WRO) pada produk kapas dan tomat dari Xinjiang. Pada tanggal 4 Mei 2021, CBP menyita hampir 4 juta sarung tangan sekali pakai karena menerima informasi yang mengarah pada penemuan kerja paksa. Tindakan serupa juga dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021 terhadap Dalian Ocean Fishing Co., Ltd. Informasi yang diterima mengindikasikan penerapan kerja paksa dalam operasi penangkapan ikan perusahaan tersebut. CBP juga mulai menahan produk lain yang diterima dari kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh Dalian Ocean Fishing Co. Pvt. Lt.
Komitmen untuk Melawan Ransomware
Selain kerja paksa, ransomware juga menjadi tantangan global yang mempengaruhi infrastruktur bisnis secara signifikan. Saat ini, organisasi kriminal transnasional memanfaatkan infrastruktur, mata uang virtual, dan jaringan pencucian uang serta menargetkan korban dari berbagai penjuru dunia. Lembar Fakta Gedung Putih yang dirilis pada 13 Juni 2021 menyatakan bahwa Komunitas internasional (baik pemerintah maupun sektor swasta) harus bekerja sama untuk memastikan bahwa infrastruktur penting tahan terhadap ancaman ransomware. Aktivitas cyber yang bertujuan jahat patut diselidiki dan dituntut. Semua pihak wajib mendukung pertahanan cyber kolektif, dan setiap negara berkewajiban menangani aktivitas kriminal yang terjadi di daerah perbatasannya.
Upaya Memerangi Korupsi
Joe Biden juga berjanji memerangi korupsi dan memperlakukannya sebagai kepentingan nasional inti Amerika Serikat. Untuk membuktikan komitmennya dalam memerangi korupsi, Biden memperkenalkan memorandum studi keamanan nasional tentang Pemberantasan Korupsi. Gedung Putih menyatakan bahwa korupsi merusak kepercayaan publik, mengurangi efektivitas pemerintahan, memboroskan sumber daya publik, dan merusak pondasi demokratis. Korupsi merugikan sektor ekonomi dan tidak adil bagi seluruh warga negara.
Sebagai pemimpin ekonomi global, negara-negara G7 memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hasil korupsi tidak masuk ke perusahaan fiktif dan rekening yang tidak dapat dilacak. Bersama dengan para pemimpin G7 lainnya, Amerika Serikat berkomitmen memerangi korupsi dengan mengatasi penyalahgunaan perusahaan fiktif, membatasi pelaku korupsi untuk mencuci uang kotor melalui pembelian real estate, meningkatkan penyebaran informasi terkait korupsi, dan mengalokasikan bantuan asing untuk fokus pada antikorupsi sebagai prioritas lintas sektoral.
Tindakan Lainnya untuk Mewujudkan Perdagangan Bebas yang Adil
Konferensi G7 tidak hanya menyoroti 3 isu utama tentang kerja paksa, ransomware, dan korupsi, melainkan juga sepakata melakukan beberapa tindakan ini untuk mewujudkan perdagangan bebas yang adil:
- Meninjau kebijakan perdagangan untuk memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Modernisasi World Trade Organization (WTO) untuk mempromosikan persaingan bisnis yang sehat dan mencapai kemakmuran.
- Transisi menuju rantai pasokan berkelanjutan.
Semoga kesepakatan yang dilakukan G7 turut menginspirasi negara-negara lain dalam melaksanakan perdagangan bebas. Dengan begitu, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi global pun dapat tercapai.
